Oleh Syafaq Ahmar
Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam panggung politik praktis pasca-masa jabatannya kembali memantik perdebatan. Pernyataan Jokowi dalam Rakernas Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Makassar, yang menegaskan kesiapannya membantu PSI menghadapi pemilu mendatang, segera ditafsirkan ke berbagai arah—mulai dari strategi politik rasional hingga tudingan menjaga kepentingan keluarga.
Salah satu tafsir itu datang dari Ray Rangkuti, pengamat politik dari Lingkar Madani. Ia menyebut keterlibatan Jokowi di PSI tak lepas dari kebutuhan mengamankan keberlanjutan karier politik keluarga: Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, dan Kaesang Pangarep. Pernyataan ini kemudian berkembang menjadi narasi “politik dinasti”, istilah yang kerap muncul dalam diskursus demokrasi Indonesia satu dekade terakhir.
Namun, untuk membaca langkah Jokowi secara utuh, konteks struktural perlu diletakkan di depan. Pertama, realitas elektoral PSI. Pada Pemilu 2024, PSI belum berhasil menembus parlemen nasional. Perolehan suaranya berada di bawah ambang batas parlemen, meski menunjukkan konsistensi dukungan di segmen pemilih muda perkotaan. Dalam sistem kepartaian seperti Indonesia, partai non-parlemen membutuhkan figur dengan visibilitas tinggi untuk menjaga relevansi dan menaikkan daya tawar politik. Dari sudut pandang ini, keterlibatan Jokowi adalah aset elektoral yang nyata, bukan semata urusan keluarga.
Kedua, perubahan lanskap hukum politik. Dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ruang manuver partai kecil terbuka lebih lebar. Dalam konfigurasi ini, PSI memiliki dua opsi rasional: membangun koalisi sejak dini atau memaksimalkan figur nasional untuk meningkatkan posisi tawar. Dukungan Jokowi—mantan presiden dua periode dengan tingkat pengenalan publik nyaris sempurna—jelas meningkatkan opsi kedua.
Ketiga, soal keluarga dan politik. Fakta bahwa Gibran, Bobby, dan Kaesang berada dalam jalur politik formal tidak dapat dibantah. Namun, fakta itu juga harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku. Mereka menempati jabatan publik melalui mekanisme elektoral yang sah, diuji di bilik suara. Kritik etik boleh dan sah dalam demokrasi, tetapi secara normatif, keterlibatan Jokowi dalam politik tidak melanggar aturan apa pun. Mantan presiden tidak diwajibkan “pensiun politik”, selama tidak menyalahgunakan kewenangan negara.
Data survei nasional sepanjang 2025–2026 menunjukkan dua hal yang berjalan paralel: tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi memang mengalami fluktuasi pasca-masa jabatan, namun tingkat pengenalannya tetap berada di atas 95 persen. Dalam politik elektoral, angka pengenalan sering kali lebih menentukan daripada tingkat kesukaan semata, terutama bagi partai yang sedang membangun basis.
Di sisi lain, kritik Ray Rangkuti juga mencerminkan kekhawatiran publik yang lebih luas: apakah demokrasi Indonesia memberi ruang yang setara bagi semua warga, ataukah terlalu ramah terhadap konsentrasi kekuasaan dalam lingkar tertentu. Kekhawatiran ini sah dan perlu terus diuji melalui mekanisme kontrol publik, media, dan pemilu yang jujur.
Pada akhirnya, langkah Jokowi membantu PSI dapat dibaca dengan dua kacamata yang sama-sama valid. Pertama, sebagai strategi politik rasional seorang mantan presiden yang ingin tetap relevan dan memengaruhi arah kebijakan melalui jalur partai. Kedua, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengaruh keluarga dalam politik nasional. Demokrasi memberi ruang bagi kedua tafsir itu untuk hidup berdampingan—dan memberi rakyat hak penuh untuk menilainya.
Penentu akhirnya bukan analisis pengamat atau narasi media, melainkan pemilih. Di sanalah legitimasi politik bekerja: di surat suara, bukan di asumsi.
