Oleh Syafaq Ahmar
Nama itu tidak terdengar teknokratis.
Tidak pula korporatis.
Sanggabuana.
Itulah nama yang dipilih Dedi Mulyadi untuk holding BUMD Jawa Barat.
Sekda Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan ada 37 BUMD yang dikonsolidasikan: 28 sektor keuangan dan 9 non-keuangan. Semua telah melalui feasibility study bersama tim ahli dari BA Center yang dipimpin Burhanuddin Abdullah.
“Kami harus punya referensi yang kuat,” kata Herman di Gedung Sate. Hasil studi itu sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Targetnya, peluncuran Agustus 2026.
Benchmark-nya jelas: Danantara. Polanya, menurut Herman, tidak jauh berbeda—mengonsolidasikan BUMD agar lebih sehat dari sisi investasi dan pengelolaan aset.
Di sinilah menariknya.
Selama ini, BUMD sering berjalan sendiri-sendiri. Aset besar, tetapi tersebar. Modal ada, tetapi tidak terkonsolidasi. Holding seperti Sanggabuana ingin mengubah pola itu: satu kendali, satu arah investasi.
Ini bukan sekadar ganti nama. Ini desain ulang arsitektur ekonomi daerah.
Tentu risikonya ada. Konsolidasi berarti sentralisasi keputusan. Transparansi dan tata kelola harus lebih kuat dari sebelumnya. Jika tidak, holding hanya menjadi papan nama baru.
Namun jika dikelola serius, **Sanggabuana** bisa menjadi Danantara versi Jawa Barat—alat konsolidasi modal daerah untuk mempercepat pembangunan.
Publik sudah melihat gagasannya. DPRD akan membahas Perda pembentukan dan penyertaan modalnya.
Pertanyaannya bukan lagi soal nama yang puitis atau tidak.
Yang akan dinilai warga Jawa Barat sederhana: apakah Sanggabuana benar-benar membuat BUMD lebih sehat, lebih untung, dan lebih terasa manfaatnya bagi rakyat.
Bagaimana menurut pendapat kalian?
