Oleh Syafaq Ahmar
Perdagangan orang selalu meninggalkan dua luka: hukum yang dilanggar, dan martabat yang direndahkan.
Kasus TPPO di Sikka, Maumere, membawa 12 warga Jawa Barat ke ruang penantian yang panjang. Sebulan di safe house TRUK-F, jauh dari keluarga.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memilih datang langsung. Ia memulangkan mereka dengan biaya pribadi.
Kepala Diskominfo Jabar, Adi Komar, menjelaskan, “Pak KDM ke Sikka itu memperhatikan sisi kemanusiaan, tanpa mengurangi dan menghalangi proses hukum. Proses hukum sudah berjalan.” Dua tersangka telah ditetapkan Polres Sikka.
Ini penting: pemulangan bukan penghentian perkara.
Dedi juga menegaskan korban tidak langsung dipulangkan ke rumah. Mereka akan didampingi Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar serta DP3AKB. “Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing,” katanya. Ia mendorong agar mereka segera mendapat pekerjaan setelah kembali.
Soal utang yang ditagihkan tempat hiburan malam, Dedi memilih menahan diri. “Jangan bicara dulu soal utang piutang sebelum hak-hak para korban mendapatkan kejelasan.”
Di sinilah letak sikap itu: hukum tetap berjalan, kemanusiaan tidak ditunda.
Dalam isu TPPO, sering kali negara datang setelah semuanya terlambat. Kali ini, Jawa Barat bergerak lebih cepat.
Sebagian orang mungkin melihat ini sebagai langkah biasa.
Sebagian lain melihatnya sebagai keberanian mengambil tanggung jawab.
Yang jelas, ketika pemimpin turun langsung dan memastikan korban tidak dibiarkan sendiri, publik berhak menilai: apakah ini sekadar tindakan administratif, atau memang bentuk kepemimpinan yang patut dijaga konsistensinya.
Bagaimana menurut pendapat kamu?
