Oleh Syafaq Ahmar
Riset Deep Intelligence Research (DIR) mencatat satu fakta menarik: Dedi Mulyadi menjadi gubernur dengan perhatian publik tertinggi selama setahun terakhir.
Dalam laporan “Rapor Setahun Pemerintah Daerah 2026”, nama KDM mendominasi dua kategori: publikasi media dan engagement media sosial.
Angkanya tidak kecil.
194.400 pemberitaan media daring.
16.100 media cetak.
4.600 media elektronik.
Di media sosial, total interaksi menembus 4,2 juta dengan jangkauan audiens 25,5 juta.
DIR menyebut konsistensi konten humanis dan pendekatan akar rumput sebagai faktor utama. Kebijakan yang memicu perdebatan justru memperkuat posisinya sebagai pusat perhatian.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, menyimpulkan, “Legitimasi publik di era digital tak lagi hanya ditentukan oleh kebijakan substantif, melainkan juga oleh kemampuan membaca percakapan dan mengelola narasi.”
Ini menarik.
Di era politik digital, kerja administratif saja tidak cukup. Pemimpin harus hadir, menjelaskan, dan siap diuji di ruang terbuka. Media sosial bukan lagi etalase. Ia telah menjadi arena legitimasi.
Namun Peneliti BRIN, Ubaidillah, memberi peringatan. Citra digital bersifat rapuh. Ketika kebijakan tidak selaras dengan realitas, reputasi bisa runtuh lebih cepat daripada ia dibangun.
Di titik ini, angka bukan sekadar popularitas. Ia adalah investasi politik. Tapi investasi selalu menuntut konsistensi.
Perhatian publik sudah didapat.
Tantangannya tinggal satu: apakah politik digital itu akan terus disambungkan dengan kerja nyata, atau berhenti pada narasi?
